Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (Prima) menjadi salah satu ciri tata
pemerintahan yang baik. Setiap warga negara dan penduduk berhak mendapatkan pelayanan
publik yang baik, maka dari itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang mempunyai kinerja yang
baik melalui peningkatan efektivitas, efisien, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pemberian
pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan baik jika
penerima pelayanan mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan.
Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,
maka salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang
dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks
kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui
data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap
unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan
Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk
memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik
termasuk pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
Selengkapnya dapat diunduh disinihttps://drive.google.com/file/d/1gRE3ZEm6o1GF56EcEk9nj1JSvG8jNTFN/view?usp=sharing laporannya
